Pemahaman terhadap sebuah proses pembuatan peraturan yang partisipatif, masih menjadi diskrsus yang menarik dari berbagai kelompok
Reformasi yang diawali dengan jatuhnya rezim otoriter orde baru pada bulan mei 1998 telah membawa angin segar bagi masyarakat indonesia
Akar dari persoalaan merebaknya praktek korupsi, kolusi, nepotisme, serta pelanggaran ham dalam pemerintahan orde baru adalah lemahnya kontrol masyarakat terhadap negara
Pembangunan yang diperaktekan di indonesia selama beberapa dasawarsa pasca proklamasi kemerdekaan telah menerapkan suatu strategi yang monoton dimana peran pemerintah pusat sangat dominan dalam memutuskan, menetapkan, mengatur dan melaksanakan segala kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan
Proses penyelenggaraan pemerintahan menjadi salah satu tolak ukur demokrasi. proses itu sendiri sangat tekait dengan format pemerintahan yang dikembangkan desentrisasi secara formal menjanjikan pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat.
Isu revisi undang-undang no 22 tahun 1999 yang mengemuka sejak tahun 2000 kembali menyeruak